Desa Sbg Subyek & Sentral Pembangunan Jateng

“Desa Sebagai Subyek dan Sentral Pembangunan
di Jawa Tengah”

Jawa Tengah

Makalah ini disusun guna kelengkapan administrasi
pendaftaran Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah

Oleh :
Drs LUGTYASTYONO BUDINUGROHO,MPd.

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGI PRATAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
sekpansel@jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan  memanjatkan   puji syukur  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha Esa , sehingga     penulis dapat menyelesaikan makalah  yang   berjudul  “Desa Sebagai Subyek dan Sentral Pembangunan di Jawa Tengah”

Penulisan makalah ini Makalah ini disusun guna  kelengkapan administrasi pendaftaran Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

  1. Bapak H Sunarno SE Hum Bupati Kabupaten Klaten yang telah memberi ijin Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah
  2. Bapak Drs Pantoro,.MM Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten yang telah memberi dukungan dan bimbingan  dalam penulisan makalah
  3. Teman teman Pengawas Dinas Pendidikan Kab Klaten atas segala partisipasinya dalam penyempurnaan proposal
  4. Semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala sumbangan, saran, maupun kritikannya.

Makalah   ini  masih   ada kekurangannya,  untuk  itu   kami sangat mengharapkan  kritik dan saran  dari  pembaca  demi  sempurnanya tulisan  ini, Akhir kata    semoga makalah  yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya

                                               Klaten, 18 Nopember 2014

                                                  Drs.Lugtyastyono.Budinugroho,M.Pd

                                              Pengawas SMA Dinas Pendidikan Klaten

 

ii

DAFTARISI

Halaman

 

HALAMAN JUDUL …………….………………………………………………..………..       i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..            ……      ii

DAFTAR ISI …………………………………………………..…………………….…….      iii

BAB I.   PENDAHULUAN …………….………………………………..…………       1

  1. Latar Belakang Masalah ………………………………………………………………       1

B  Dasar………………………..…………………………………..………………………       3

C  Tujuan…………….. ………………………………….………………………………..     3

D  Sasaran………………………… ………………………….…………………………….      4

BAB II   GAMBARAN KEADAAN……..…………………………..…………………….…..      6

Sejarah berdirinya Propinsi Jawa Tengah………………………………………………..         6

  1. Visi, Misi dan Program Unggulan di Propinsi Jawa Tengah …………………….          7

BAB III   PEMECAHAN  MASALAH…………………………………………………..…        9

Solusi Mengurangi Angka Pengangguran dan Urbanisasi di Jawa Tengah…………     9

BAB IV   PENUTUP…………………….………………………………..……………       14

  1. Kesimpulan……………………………………………………….…………………….   14
  2. Saran-saran……………………………………………………..……………………   14

DAFTAR PUSTAKA…………………….……………………………………………..      16

iii

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan kesatuan individu yang berada dalam satu negara kesatuan kawasan yang disebut Republik Indonesia. Jati diri suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas jiwa, semangat dan nilai-nilai kebangsaan sebagai perekat satu kesatuan individu yang berada dalam satu kawasan negara Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, bangsa Indonesia harus tetap konsisten terhadap komitmen jati diri yang bersumber pada visi masa depan bangsa Indonesia.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas. Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multidimensi dan berorientasi   jangka   panjang,  menengah,   dan  pendek,  serta  mencakup  multistakeholder.

Dengan berlakunya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah  memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah baik dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan lain lain dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah termuat suatu kebijakan otonomi desa. Dengan begitu maka desa bukan lagi menjadi bawahan dari kecamatan maupun kelurahan. Dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi  desa. Maka secara otomatis dengan dengan adanya otonomi tersebut desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

          Akan tetapi Dalam Undang -Undang No 32 tahun 2004 merupakan format politik yang mengatur tentang eksistensi desa, dalam pasal 1 ayat 12 undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai wilayah otonom sesuai dengan maknanya. Dari makna tersebut terkandung bahwa prinsip desentralisasi dalam menempatkan hubungan antara desa dengan supra desa. Prinsip desentralisasi memberikan ruang ekspresi politik bagi desa, sementara pada sisi lain terdapat struktur dan mekanisme pemerintahan dan politik yang lebih mengembangkan upaya eksploitasi energi desa agar selalu mengalir kepemerintah supra desa. Kondisi ini menghasilkan pengelolaan Negara yang menempatkan kesenjangan hubungan antara Negara dan rakyat, dan sebagai bentuk sikap anti demokrasi(Widodo Triputro dkk,2005 : 264).Dari hal tersebut Sehingga otonomi desa dimaknai sebagai sesuatu yang masih mememiliki ketergantungan dengan pemerintah supra desa, dan desa belum  berdiri sendiri.  Untuk itu otonomi desa dipandang hanya sekedar teoritis , hanya sekedar konsep belaka, desa tidak  bisa bersifat otonom, selalu adanya intervensi dari pemerintah supra desa. Desa selalu mengalami ketergantungan dengan kecamatan maupun kabupaten. Dengan adanya pemaknaan seperti itu sehingga yang terjadi adalah Kewenangan-kewenangan yang seharusnya dimiliki desa, pemerintah kabupaten masih melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan desa. Pemerintah selalu menganggab desa sebelah mata dengan selalu menempatkan desa sebagai sasaran kebijakan dan regulasi dari kabupaten.Misalnya saja dalam hal retribusi-retribusi masih menjadi tanggung jawab kabupaten. Contohnya retribusi pasar desa yang seharunya itu menjadi sumber pendapatan asli desa, akan tetapi hasil retribusi tersebut diambil oleh kabupaten.

3 Keberadaan desa sebagai bagian dari perangkat wilayah NKRI cukup menentukan bagi maju tidaknya pembangunan di Indonesia ke depan. Jika Indonesia ingin maju, maka bukan

hanya provinsi, kabupaten/kota yang maju, namun juga kecamatan dan desa di seluruh wilayah di Tanah Air. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Istilah otonomi dalam tinjauan etimologis berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “ nomos “ yang berarti aturan. Dalam etimologi Encylopedia Of Sosial Science ( Sarundang , (1999 ) otonomi dalam dalam pengertian orisinal ( the legal self suffliciency ofsocial body and its actual independence. Sementara Manan ( 1993 ), memaknai otonomi sebagai kekebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengantur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. (Musa’ad, 2002 : 25 ).

Sedangkan di dalam Peraturan RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa , desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyakarat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, beradasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mulai 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk desa dalam APBN. Total dana yang disiapkan pada tahun anggaran tersebut sebesar Rp 9,1 triliun. Dana sebanyak itu akan disalurkan ke sekitar 78.000 desa di seluruh Tanah Air. Dengan demikian, setiap desa menerima dana pembangunan rata-rata Rp 1,2 miliar.

Hal tersebut, merupakan implementasi dari UU 6/2014 tentang Desa. Inilah tonggak awal dimulainya pembangunan dari desa. Pembentukan UU Desa itu sendiri, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).  Salah satu penekanan dari RPJPN adalah perlunya memberdayakan desa menjadi lebih maju, mandiri, dan demokratis. Dalam struktur pemerintahan, desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Eksistensinya langsung bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Namun, tidak sedikit masyarakat di desa yang justru akan kebingungan apa yang hendak diperbuat dengan dana Rp 1 miliar dari APBN. Inilah tantangan dan tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Pola pendampingan di lapangan mau tak mau harus dilakukan pada tahap awal pengucuran dana ke desa ini, hingga masyarakat dianggap sudah mampu mengidentifikasi dan menyusun program sendiri.

Tantangan lain adalah menyangkut aspek akuntabilitas penggunaan anggaran. Kearifan lokal masyarakat desa bukan berarti celah korupsi tertutup. sebuah program pembangunan dapat dikatakan memenuhi unsur akuntabilitas jika program tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, ada penanggung jawab yang jelas, dan ada proses pelaporan kepada publik.

 Untuk itu, mekanisme pengucuran harus dibuat sedemikian rupa untuk menutup kebocoran. Salah satu caranya adalah pengucuran dana melalui transfer ke rekening pemerintah desa. Selain itu, membangun partisipasi masyarakat desa untuk turut mengawasi seluruh proses mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

B. Dasar

  1. Undang-Undang Dasar 1945. pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantua
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  5. Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa

C. Tujuan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/53/2014  tanggal 05 November 2014, telah ditetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah dengan  ini penulis sengaja memilih judul “ Desa Sebagai Subyek dan Sentral Pembangunan di Jawa Tengah”

 D. Sasaran

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisonal menjadi masyarakat yang modern). Desa merupakan daerah otonom bedasarkan adat istiadat dan kearifa lokal.

Diharapkan penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp 1,44 Milyar di tahun 2014.

BAB II

GAMBARAN KEADAAN

A.    Sejarah berdirinya Propinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri dari 5 wilayah atau gewesten, yaitu Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Pada saat itu, Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten diberi hak otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk kotapraja atau gemeente yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Sejak tahun 1930, Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi atau provinciale raad. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa karesidenan, yang meliputi beberapa kabupaten, dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu( Sumber : http:// faudhinhilmy. blogspot.com/ 2012/08/ provinsi-jawa-tengah-dibentuk-sejak.html )

 Sebagai suatu Propinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1,  Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland -Indie (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintahai di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karesidenan), Afdeeling/Regentschap (Kabupaten), District / Standgeemente (Kotapraja), dan Oderdistrict(Kecamatan).

  1. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaltu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son ConderDistrikdan Ku(Kelurahan)

  1. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Sesual dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tenciab Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tanggal l5 Agustus 1950

Sumber : ( http://jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah )

 

B.     Visi, Misi dan Program Unggulan  Propinsi Jawa Tengah

  1. Visi

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

  1. MISI

a, Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik,         Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

b.   Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi                          Kemiskinan dan Pengangguran;

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih,              Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;

d.Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan            Kesatuan;

e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses                 Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar                       Masyarakat;

g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang             Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

  1. Program Unggulan
    1. Pendidikan Politik Masyarakat;
    2. Reformasi Birokrasi berbasis Kompetensi;
    3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
    4. Mewujudkan Desa Mandiri;
    5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
    6. Rakyat sehat;
    7. Optimalisasi Penyelengaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
    8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
    9. Pembangunan Infrastruktur;
    10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-royo;
    11. Meningkatakan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Sumber (  http://jatengprov.go.id/id/page/visi-dan-misi )

BAB III

PEMECAHAN MASALAH

Solusi Mengurangi Angka Pengangguran dan mengurangi Urbanisasi di Jawa Tengah

Akar masalah kemiskinan dan pengangguran di negeri ini salah satunya diyakini dari korupsi. Korupsi, kemiskinan dan pengangguran merupakan tiga patologi sosial yang saling berkaitan. Karena itu, bisa dikatakan, salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran di negeri ini adalah merajalela dan menggilanya praktik korupsi di semua sektor kehidupan. Sesuai dengan Visi Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, sehingga Korupsi yang ada di Jawa Tengah harus dihilangkan

Kita semua tentu mafhum, potensi dan kekayaan negeri ini seharusnya tidak membuat rakyat menjadi miskin (mengalami kemiskinan). Kita tentu juga masih ingat salah satu syair lagu Koes Plus yang menyentil kekayaan negeri ini. Syair itu tidak lain berbunyi: “Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”

Namun ironisnya, kekayaan alam yang seharusnya membuat kaya, justru faktanya sebaliknya. Masyarakat di negeri ini maih banyak yang miskin. Pengangguran, gelandangan, dan pengemis semakin hari kian banyak dan bertebaran di setiap sudut kota. Mereka semua hidup susah, tidak jelas berapa pendapatan sehari-harinya. Menjadi orang miskin seolah terbayang pernyataan: miskin dilarang sekolah apalagi kuliah, miskin dilarang sakit, dan hal semacamnya.

tingkat urbanisasi di Jawa Tengah  dan sekitarnya harus segera dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong investasi di Desa. Mendorong peredaran uang menuju ke daerah. Membuat pertumbuhan di daerah misalnya ditempat saya Kabupaten Klaten karena Penulis  pernah menjabat Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Klaten 27 Februari 2009 sd 13 Februari 2012, Sehingga Penulis akan memberikan beberapa contoh tentang Potensi Lokal yang dapat mengurangi urbanisasi dengan menciptakan lapangan kerja dan daya tarik desa :

  1. Perayaan Yaqowiyu ditandai dengan penyebaran apem sumbangan warga Jatinom.   Pengunjung   mempercayai   bahwa   apem  yang  disebar  mengandung

berkah, dengan Inovasi Apem dibuat dengan aneka rasa contoh : apem rasa durian, apem rasa strobery, apem rasa gula jawa dll, dengan inovasi seperti ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda dan pemudi di Desa Jatinom, Kedatangan ribuan warga itu tak lain untuk mengikuti puncak tradisi Yaqowiyu menjadi agenda rutin setiap pertengahan bulan Sapar. Puncak acara dengan ciri khas penyebaran apam itu seakan menyimpan magnet bagi ribuan warga Klaten dan sekitarnya tak terkecuali wisatawan mancanegara, Tradisi turun menurun sejak zaman Ki Ageng Gribig itu memberi berkah sendiri bagi sejumlah warga setempat melalui rezeki yang mereka dapat dari berjualan apam. Lain halnya dengan berkah yang diharapkan oleh warga yang datang dari berbagai penjuru yang datang ke tempat itu saat puncak perayaan Yaqowiyu. tradisi Yaqowiyu kali ini ada peningkatan luar biasa baik dari sisi jumlah apam yang disebar maupun pengunjung. “Pantauan kami pengunjungnya luar biasa kisaran 10.000 orang-15.000 orang, itu dari pantauan parkir. Untuk apamnya ya sekitar 6,2 ton itu atau sampai ratusan ribu apam. Meski belum memenuhi tower, tetapi peningkatannya luar biasa (Solopos hari Sabtu 11 Des 2014 )\

  1. Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Pengunjung bisa menikmati tingkah polah ikan tersebut dengan jarak yang cukup dekat tanpa khawatir terseret ombak. Pengunjung tinggal menyediakan kaca mata dan peralatan snorkel seperti selang udara dan pelindung mulut, Saking jernihnya, pengunjung juga bisa mengabadikan momen berharga tersebut dengan berfoto di bawah air. Tidak usah ke Taman Laut Bunaken cukup ke Ponggok, Polanharjo Klaten, Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, mampu membukukan pendapatan hingga Rp3 miliar. Pendapatan itu salah satunya didongkrak dari pemasukan yang diperoleh di Objek Wisata Umbul Ponggok yang belakangan terus meningkat. Sekretaris Desa (Sekdes) Ponggok, Yani Setiyadi, menjelaskan pendapatan yang tinggi itu diperoleh dari pemasukan atas pemanfaatan air di salah satu umbul wilayah tersebut oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari budi daya perikanan di wilayah tersebut.“Untuk

paling tinggi memang dari pemasukan pemanfaatan oleh perusahaan serta wisata umbul,” urai dia saat berbincang dengan (Solopos.com, Minggu 7/12/2014).

  1. Jarum Bayat ada pengrajin Batik Tulis

Batik tulis tangan yang dibuat secara manual sangat menarik dan unik, para wisatawan dapat melihat proses pembuatan batik dan disediakan showroom sehingga bila ingin membeli kerajinan yang dibuat oleh ibu-ibu dengnan sangat halus dan indah karena dengan ketelitian dan kesabaran yang tinggi maka dapat dijumpai berbagai corak dan desain yang sangat beragam. Batik tulis Bayat dihasilkan oleh pnduduk Desa Jarum, Bayat, Klaten Jawa Tengah.

  1. Payung Juwiring

Kerajinan payung yang berbahan kayu dan kertas saat ini tidak lagi dipergunakan untuk bepergian diwaktu hujan akan tetapi saat ini kerajinan payung sudah dimodifikasi dengan berbagai model dan bentuk serta warna yang menarik sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk membeli. Disamping payung khas untuk perlengkapan dan dekorasi hajat pernikahan juga dapat dibentuk payung susun untuk dekorasi sudut rumah maupun toko disamping itu model kap lampu dengan motif yang mempesona. Kerajinan payung di desa Tanjung, Juwiring, Klaten Jawa Tengah.

  1. Dusun Jambu Kulon, Ceper, Klaten, ada Kerajinan unik dari bonggol bambu ini Ditangan para pengrajin bonggol bambu ini bisa diubah menjadi aneka kerajinan miniatur bebek, landak, keong, babi hutan dan topeng dijual diisepanjang pinggir jalan raya Karangwuni di Klaten,
  2. Mete dari Wonogiri

Mete merupakan salah satu ikon makanan dari Kabupaten Wonogiri. Bahkan komoditas mete menyumbang 1,84% dari total produksi sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri. Kawasan pengembangan adalah di wilayah kecamatan Jatisrono, Ngadirojo, Sidoharjo, Girimarto, Jatipurno, Jatiroto, dan Slogohimo.  Luas areal tanaman mete yang masih produktif pada tahun 2010 kurang lebih 12.903 ha dengan tingkat produksi rata-rata 563 kg/ha, sedangkan produksi totalnya mencapai 7.145 ton / tahun.  Selain dimanfaatkan bijinya, kulit mete juga

dapat digunakan sebagai bahan pembuatan suku cadang kendaraan bermotor yaitu untuk bahan kampas rem.

  1. Ketela Pohon ( Singkong ) Wonogiri

Wonogiri banyak sekali tanaman Ketela Pohon ( Singkong ), Ketela pohon termasuk jenis makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung, singkong ini dapat diolah menjadi : Singkong Rebus/Goreng, Sawut, Getuk, Gatot (Gaplek Hitam) Keripik ketela Combro,Misro ( seperti combro isinya gula merah ) bahkan dibuat cake singkong nanas  mungkin diderah lain di Jawa Tengah ada beberapa Potensi  Lokal yang dapat dikembangkan, dengan melibatkan generasi muda ( pemuda dan pemudi yang ada di desa ) otomatis akan mengurangi pengangguran dan menambah daya tarik Desa mengurangi urbanisasi

  1. Buah Carica Dieng Wonosobo

Pasti banyak yang bertanya-tanya sejenis makanan seperti apa carica itu? Carica adalah salah satu buah andalan dari dataran Tinggi Dieng. Buah ini memang berjenis pepaya, namun Carica Dieng ini memiliki perbedaan yang mencolok apabila dibandingkan dengan buah pepaya pada umumnya. Lantaran varian pepaya bernama ‘carica’ ini tidak bisa dimakan begitu saja. Pepaya jenis carica Dieng ini sangat lebih cocok dibuat minuman manisan. Struktur dagingnya mirip dengan pepaya, namun struktur biji-bijiannya serupa dengan biji markisa. Ketika dikupas, terutama ketika terbuka bijiannya, akan menebarkan aroma segar luar

biasa yang menggoda kita, bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Biji berlendir itulah yang nantinya akan dijadikan kuah manisan.

  1. Enting enting Gepuk ciri khas alatiga

Penemu dan pencipta enting-enting gepuk yang pertama kali adalah Khoe Tjong Hok yang berasal dari Fukkian, China. Dibuatnya sekitar tahun 1920-an di klenteng Hok Tek Bio, Salatiga, Jawa Tengah. Sampai pada tahun 1960-an enting-enting tersebut masih belum memiliki merk dan packaging penjualannya hanya dengan dibungkus dengan kulit jagung yang dikeringkan (kelobot). Distribusinya pun hanya ke pasar dan kampung- kampung. Kemudian pada awal tahun 1960-an, enting-enting ini mulai dibungkus dengan menggunakan kertas khusus dan diberi cap Klenteng (karena Khoe Tjong Hok merupakan juru kunci di

klenteng Hok Tek Bio atau yang berarti Biara Dewa Bumi). biasanya dibeli oleh  pelancong atau wisatawan yang datang berkunjung, selain karena terkenal nama dan mutu kualitasnya, juga karena harganya yang cukup terjangkau

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Desa Sebagai Subyek dan Sentral Pembangunan di Jawa Tengah , maka dapat diambil kesimpulan :

  1. Provinsi Jawa Tengah kaya akan kekayaan alam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisonal menjadi masyarakat yang modern). Desa merupakan daerah otonom bedasarkan adat istiadat dan kearifan lok
  2. Tingkat urbanisasi di Jawa Tengah dan sekitarnya harus segera dikurangi. salah satu caranya adalah dengan mendorong investasi di desa, sehingga mendorong peredaran uang menuju ke daerah, seperti di beberapa desa di Klaten.

B.     Saran-saran.

Saran untuk Desa :

    1. Mengidentifikasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat desa, Koordinasi dan kerjasama antar stakeholders akan membantu proses pembangunan pedesaan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra pemerintahan desa. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat  dikembangkan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan, maka tujuan  pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.
    2. Perlu lebih ditingkatkan lagi koordinasi antardesa, antarkecamatan, antarkabupaten, bahkan antarpropinsi untuk menggali dan mencari peluang potensi lokal yang dapat dikembangkan di desa.
  1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.
  2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
  3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
  4. Menjadikan desa-desa yang mampu mengoptimalkan potensi daerahnya sebagai pilot project seperti daerah lain yang kondisinya sama seperti contoh di dalam makalah ini Contoh: Potensi lokal yang ada di kabupaten Klaten ( peninggalan Ki Ageng Gribig). Umbul Ponggok, sentra industry batik tulis Desa Jarum-Bayat, miniatur bebek, landak, keong, babi hutan Desa Jambu Kulon-Ceper), Wonogiri ( mete, singkong, dan perikanan darat ), Wonosobo ( buah carica ), Salatiga ( enting enting Gepuk ),

DAFTAR PUSTAKA

Eko, Sutoro  Dkk, Manifesto Pembaruan Desa, 2005, Yogyakarta, APMD Press

Gunawan, Jamil dkk, 2005, Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Yogyakarta : LP3ES

Musa’ad, Mohamad Abdul, 2002, Penguatan Otonomi Daerah, Dibalik Bayang Bayang Disentegrasi , Bandung :  ITB

Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa

Solopos hari Minggu 7 Des 2014

Solopos hari Sabtu 13 Des 2014

Triputro, Widodo dkk, 2005, Pembaharuan Otonomi Daerah, Yogyakarta : APMD

Undang Undang  No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang  No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Zakaria, R. Yando, 2004, Merebut Negara, Yogyakarta Lapera

Sumber Lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertian_Desa_menurut_para_ahli

http://ruslidjamik.wordpress.com.

http://jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s