Komite Sekolah

Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Era Otonomi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan

Oleh :
Drs. LUGTYASTYONO BUDINUGROHO,M.Pd.


( Kepala SMA Negeri 1 Gantiwarno, Klaten/23 Desember 2004 sd 5 Juli 2007)

Sebelum era reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagi penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minm, partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan , monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Dengan digulirkannya otonomi daerah, maka konsekuensi logis bagi managemen pendidikan nasional adalah perlu dilakukan penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pendidikan secara sentralistik bergeser ke desentralistik, pengambilan keputusan yang terpusat bergeser menuju pengambilan keputusan yang partisipasif.
Indikator keberhasilan proses pendidikan sekolah biasanya tercermin dari kualitas produk lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan, masalah kualitas / mutu pendidikan , efisiensi dan efektifitas pendidikan merupakan masalah pokok yang telah menjadi kesepakatan nasional untuk diprioritaskan penanggulangannya (menurut Tillar dalam bukunya berjudul Beberapa agenda reformasi pendidikan dalam perspektif abad 21 halaman 390), sehingga acuan pengelolaan pendidikan pada akhirnya harus didasarkan pada mutu produk pendidikan yang mencerminkan proses pendidikan dilaksanakan.
Berbicara masalah mutu pendidikan tidak lepas dari Output dan Outcome dari suatu sekolah, Output merupakan hasil yang berupa angka/nilai akademik, angka atau dapat berupa angka kelulusan sekolah ada sebagian orang yang menganggap bahwa NEM (Nilai Ebtanas Murni ) adalah segala-galanya krberhasilan pendidikan hanya diukur dengan NEM saja, tentu penilaian yang demikian ini tidak tepat karena Outcome lah yang lebih diutamakan karena outcome ini merupakan hasil lulusan suatu sekolah akan meneruskan kemana ? kalau SLTP yang dimaksud outcome adalah berapa prosenkah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK ?, sedangkan outcome pada SMA berapa prosenkah siswa yang melanjutkan ke Pergurun Tinggi ?, sedangkan kalau SMK berapa prosenkah siswa yang terserap dunia kerja ? dan berapa prosensiswa yang melanjutkan ke Pergurun Tinggi ?, untuk sekolah yang ada dipedesaan (disebut sekolah pinggiran) yang perlu dikembangkan adalah ketrampilan proses dan kecakapan hidup ( life skill ).sesuai dengan lingkungan yang ada disekolah tersebut, memanag ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah Peran masyarakat peduli pendidikan.
Organisasi peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebetulnya sudah sejak dulu misalnya : POMG, BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan), sekarang diera reformasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, organisasi peran masyarakat dalam pendidikan tingkat Kabupaten / Kota namanya Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat satuan pendidikan / sekolah dibentuk Komite Sekolah, Komite Sekolah sendiri merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, meskipun secara organisatoris antara Dewan Pendidikan tingkat kabupaten dengan komite sekolah tidak ada suatu ikatan apapun atu tidak mempunyai hubungan hierarkis, tetapi paling tidak sekali waktu dipertemukan antuk memecahkan masalah- masalah pendidikan baik yang ada ditingkat sekolah maupun yang ada ditingkat kabupaten/kota.
Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah : 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu
Peran dan fungsi didirikannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah 1). Pemberi pertimbangan (advisory) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2) Pendukung (Suporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 3) Pengontrol (Controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
Bagi sekolah yang berada diperkotaan yang mendapat dukungan penuh dari Sumber Daya Manusia maupun orang tua murid, mengenahi peningkatan mutu pendidikan bukan merupakan masalah, tetapi bagi sekolah yang berada dipinggiran/pedesaan dimana kesadaran masyarakat akan pendidikan belum sepenuhnya disadari, perlu dorongan dari pemerintah dalam bentuk himbauan dan dukungan moril maupun materiil, agar supaya mutu pendidikan dapat merata, apalagi dengan adanya program MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ) yang menempatkan sekolah sebagai obyek perubahan ( inovasi) karena sekolah dapat lebih mandiri dalam pemberdayaan seluruh komponen yang ada disekolah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada disekolahan tersebut
Kesimpulan :
Kesimpulan yang diperoleh dalam tulisan adalah dengan adanya hubungan sekolah dengan masyarakat diharapkan akan timbul kreativitas dan dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan bersifat aktif dinamis, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga memungkinkan keterbukaan masyarakat dan sekolah terhadap perubahan pendidikan (inovasi) penulis menyarankan adanya pengkajian yang lebih mendalam tentang usaha optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara merata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s