PENGAWAS SEKOLAH DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

MAKALAH

PENGAWAS SEKOLAH DI ERA OTONOMI DAERAH

DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Tugas Mata Kuliah

Wawasan Makro Pendidikan

Prof.Dr. M. Furqon Hidayatullah,MPd

Oleh :

LUGTYASTYONO BN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN

S U R A K A R T A

2 0 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa di dunia ini adalah masalah pendidikan,  Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia.. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Banyak negara yang mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan persoalan yang pelik. Namun semuanya merasakan bahwa pendidikan merupakan salah satu tugas negara yang amat penting. Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah telah membawa perubahan pada sistem pengelolaan pendidikan nasional dari sentralistik menjadi desentralistik. Menurut pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 1999, pendidikan termasuk bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota. Di era otonomi daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan sector pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat).Dengan demikian masa depan pendidikan nasional akan sangat bergantung pada daerah kabupaten atau kota terutama dalam mengelola pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan.

Sebelum era reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan , monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).

Dengan digulirkannya otonomi daerah menjanjikan harapan untuk mempercepat perkembangan sektor pendidikan di Indonesia. Kunci utama yang memicu akan timbulnya harapan baru tersebut berjalan kearah desentralisasi. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) menempatkan sekolah sebagai obyek perubahan karena sekolah dapat lebih mandiri dalam pemberdayaan seluruh komponen yang ada disekolah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada disekolah tersebut, manajemen berbasis sekolah, dan pemberdayaan sekolah serta masyarakat untuk mempengaruhi hasil (outcomes) sekolah, Kuatnya guru, berarti kuatnya pembelajaran. Kuatnya pembelajaran, berarti kuatnya pendidikan. Kuatnya pendidikan, berarti kuatnya bangsa. demikian ditekankan Prof M Furqon Hidayatullah dalam kuliah S3 Pendidikan UNS hari jum,at tanggal 4 nopember 2011, disamping itu menurut Prof Furqon diperlukan filosofi militer ‘lebih baik bermandi keringat, daripada mandi darah’. Juga bekal filosofi pilot, bahwa langit itu sangat luas, tapi tidak ada tempat untuk berbuat kesalahan. Demikian halnya profesi guru, lebih baik ditertawakan di ruangan kuliah  ini, daripada gagal ketika memberikan pembelajaran pada anak didiknya. Seperti halnya pilot yang meminimalisasi jatuhnya korban, guru pun juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalisasi anak didik yang tidak lulus. Karena itu, aspek kompetensi guru memiliki arti penting, dalam upaya mengantarkan anak didik sukses dalam pembelajarannya. “Betapa indahnya guru, bila mampu ‘mendaratkan’ para siswanya pada cita-cita lulus sekolahnya,” juga kesatuan tujuan-tujuan dari semua sektor pendidikan.

Toto Raharjo (1996:51). Sekolah  merupakan  tempat pendidikan, tempat guru mengajar  dan  tempat  murid  belajar,  sehingga terjadilah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang tercantum pada UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3  yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

 

USPN menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  Mutu direalisasikan dalam  kriteria minimal pada minimal 8 komponen isi, proses, penilaian, SKL, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.

Sistem penjaminan seharusnya dapat mamastikan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kualitas mengajar guru secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Untuk itu diperlukan pembinaan terus-menerus dari Pengawas atau Kepala Sekolah yang antara lain melalui supervisi pengajaran. Konsep supervisi yang digunakan adalah supervisi yang bersifat ilmiah, yaitu : 1) Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terus menerus, 2) Objektif, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi, 3) Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas (Sahertian, 2000: 16) Harris (dalam Sahertian 2000 : 20) menyatakan, bahwa supervisi pengajaran adalah segala sesuatu yang dilakukan personalia sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan cara yang langsung untuk mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan proses belajar siswa.

Pengawas sebagai salah satu pilar penjamin mutu pendidikan dipersyaratkan memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Dengan kompetensi itu dapat menunaikan kewajiban menumbuhkan motivasi diri serta menguasai prinsip-prinsip supervisi sehingga memiliki tingkat kesiapan yang baik sebagai insan pembina sekolah.

Pengawas merupakan pembina kepala sekolah dalam pengelolaan mutu pendidikan, meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Memahami konsep pengembangan program, mendayagunakan teknologi dalam meningkatan mutu pembelajaran.

Dari uraian di atas maka dipandang perlu bagi seorang pendidik untuk memahami tentang pengertian, “ Pengawas Sekolah di Era Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan   ”

1.2  Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti:

1)  Apa pengertian Pengawas Sekolah ?

2)  Jelaskan Tupoksi Pengawas  Sekolah di Indonesia ?

3)  Bagaimanakah Kondisi Pengawas Sekolah di era Otonomi Daerah  ?

4)  Bagaimanakah Solusi yang tepat agar  Pengawas Sekolah dapat Meningkatkan mutu pendidikan  di era Otonomi Daerah

1.3 Tujuan penulisan

1)  Pengertian Pengawas Sekolah

2)  Menjelaskan Tupoksi Pengawas  di Indonesia

3)  Menjelaskan Kondisi Pengawas Sekolah di era Otonomi Daerah

4)  Menjelaskan Solusi yang tepat agar  Pengawas Sekolah dapat Meningkatkan mutu pendidikan  di era Otonomi Daerah

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Pengawas Sekolah

Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b.    Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi Jadi pejabat yang ber wewenang pengangkat pengawas sekolah di daerah adalah Bupati atau Wali Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran, Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari :

1)    Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA)

2)    Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

3)    Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

4)    Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya).

5)    Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).

2.1.1 Syarat Menjadi Pengawas Sekolah

Berbicara syarat menjadi Pengawas Sekolah tidak lepas Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas/Madrasah.  Syarat-syarat tersebut antara lain:
Kualifikasi

1. Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:

  1. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  2. 1) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman

kerja  minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan

pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;

2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman

kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan

pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;

  1. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
  2. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  3. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  4. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
    1. Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
    2. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
    3. 1) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan

pengalaman  kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di  SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun matapelajarannya;

2)  Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja

minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di

SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum

tahun, untuk menjadi  pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata

pelajarannya;
3) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan

pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran

yang relevan di  SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan

pengalaman kerja minimum 4  tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK

sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

  1. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
  2. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  3. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  4. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Sedang menurut Permenpan 21 th 2010 pasal 31 menyebutkan bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
  3. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  4. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  6. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
  7. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP.

2.1.2.   Kompetensi yang harus dimiliki Pengawas Sekolah

Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, dalam lampiran dinyatakan bahwa kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dan kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikan minimum S2 dan memiliki kompetensi :

1)    Kompetensi Kepribadian.

2)    Kompetensi Supervisi Manajerial.

3)     Kompetensi Supervisi Akademik.

4)    Kompetensi Evaluasi Pendidikan.

5)    Kompetensi Penelitian dan Pengembangan.

6)    Kompetensi Sosial.

  1. Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah/madrasah adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai pribadi yang :

  1. Menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional
  2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya
  3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang profesinya.
    1. Sosial

Kompetensi sosial pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas (APSI) antara lain :

  1. Menyadari akan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya.
    1. Supervisi Manajerial
  1. Menangani berbagai kasus yang terjadi di sekolah atau di masyarakat .
  2. Aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti APSI, PGRI, ISPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan mana­jerial yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada di sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administasi sekolah antara lain :

  1. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

b.    Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program sekolah-sekolah binaannya.

c.    Menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.

d.   Membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

e.    Membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, keuangan,lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat.

f.     Membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah.

g.    Membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

h.    Memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

i.      Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaannnya dan menindak lanjutinya untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya.

j.      Mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

k.    Menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah.

l.      Memantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah-sekolah binaannya.

  1. Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akade­mik yakni menilai dan membina guru dalam rangka memper­t/nggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa antara lain :

  1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan bidang ilmu yang menjadi isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

b.    Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

c.    Membimbing guru dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai, berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

d.   Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk rumpunnya berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

e.    Menggunakan berbagai pendekatan/metode/ teknik dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

f.     Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan startegi/metode/teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

g.    Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

h.    Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang sesuai untuk menyajikan isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

i.      Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

j.      Membimbing guru dalam melaksanakan strategi/metode/teknik pembelajaran yang telah direncanakan untuk tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

k.    Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

l.      Membimbing guru dalam merefleksi hasil-hasil yang dicapai, kekuatan, kelemahan, dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.

m.  Membantu guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

  1. Evaluasi Pendidikan

Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam kegiatan mengumpulkan, mengo-lah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan antara lain :

  1. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.

b. Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.

c.  Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya

d. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.

e.  Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan.

f.  Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.

g. Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk keperluan akreditasi sekolah.

h. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah.

i.   Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan pada sekolah binaannya

j.   Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran  yang termasuk dalam rumpunnya

k. Memberikan saran kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah dalam meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian.

  1. Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi penelitian dan pengembangan adalah kemarnpuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan/pengawasan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan antara lain :

  1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.

b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan, pemecahan masalah pendidikan, dan pengembangan profesi.

c.  Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun proposal penelitian kuantitatif.

d. Melaksanakan penelitian pendidikan baik untuk keperluan pemecahan masalah pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan maupun untuk pengembangan profesi.

e.  Mengolah dan menganalisis data penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

f.  Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya.

g. Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan/kepengawasan.

h. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian pada forum kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan.

i.   Membina guru dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.

  1. Membuat artikel ilmiah untuk dimuat pada jurnal.
  2. Menulis buku/modul untuk bahan pengawasan.
  3. Menyusun pedoman/panduan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

2.2.        Tupoksi Pengawas  Sekolah di Indonesia

2.2.1.   Tugas Pengawas  Sekolah

Dalam Permenpan 21 th 2010 pasal Pasal 5 Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi a. penyusunan program pengawasan, b. pelaksanaan pembinaan, c. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, d.penilaian, e. pembimbingan dan pelatihan professional Guru, f. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan g. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

  1. penyusunan program pengawasan

Program pengawasan sekolah merupakan pedoman bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program pengawasan hendaknya disusun selaras dengan visi, misi dan tujuan pendidikan di sekolah binaan. Program yang disusun diarahkan pada layanan profesional pengawas sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pengawasan sekolah, antara lain:

1). Kegiatan pengawasan sekolah dikembangkan atas dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini diterapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continous quality improvement). Walaupun terjadi pergantian pengawas, pengawas sekolah yang baru harus tetap memperhatikan apa yang telah dilaksanakan serta dicapai oleh pengawas sebelumnya.

2). Kegiatan pengawasan sekolah mengacu pada kebijakan pendidikan, baik itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat pusat ataupun Dinas Pendidikan setempat (kabupaten/kota).

3). Program kegiatan pengawasan memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek (semester), jangka menengah (satu tahun), dan jangka panjang (tiga sampai tahun). Sasaran prioritas jangka pendek ditetapkan atas dasar persoalan/masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah binaan. Keragaman persoalan yang dihadapai akan membedakan sasaran prioritas pengawasan pada setiap sekolah.

4). Program kerja pengawasan selalu diawali dengan penilaian kondisi awal sekolah berkaitan dengan sumber daya pendidikan, program kerja sekolah, proses bimbingan/pembelajaran, dan hasil belajar/bimbingan siswa. Pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian serta pembinaan berdasarkan hasil penilaian. Kegiatan pengawasan dalam satu periode (satu tahun) diakhiri dengan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan laporan yang dapat digunakan sebagai landasan program pengawasan tahun berikutnya.

5). Pelaksanaan program pengawasan bersifat fleksibel namun tidak keluar dari ketentuan tentang penilaian, pembinaan, dan pemantauan sekolah. Pengawas sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan, metode kerja, langkah-langkah, dan indikator keberhasilan program pengawasan dengan memperhatikan kondisi obyektif sekolah yang bersangkutan.

  1. Pelaksanaan Pembinaan

Membina, memberi advis atau nasehat dan membantu guru dan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

  1. Pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan

  1. Penilaian

Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi  itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan  untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada pengawas sekolah bahwa teknik pendidikan di satuan pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya.

  1. Pembimbingan dan pelatihan professional Guru,

melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;  mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru dan/atau kepala sekolah; dan  membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

  1. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/provinsi  dokumen hasil pelaksanaan program EDS/M (  Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah dan MSPD ( Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah )

  1. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Beban kerja Pengawas Sekolah untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru; untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang

2.2.2.   Fungsi  Pengawas  Sekolah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam:

(1) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbing­­an,

(2) melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbing­an,

(3) menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan,

(4) me­manfaat­kan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem­belajaran/bimbingan,

(5) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,

(6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,

(7) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,

(8) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,

(9) mengembangkan dan me­manfaat­kan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan,

(10) memanfaatkan sumber-sumber belajar,

(11) me­ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna,

(12) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pem­belajaran/bimbingan, dan

(13) mengembangkan inovasi pem­belajar­an/bimbingan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai:

  1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
  2. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
  3. Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
  4. Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
  5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup: (1) pe­rencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (1) administrasi kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (4) administrasi personal atau ketenagaan, (5) administrasi kesiswaan, (6) administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7) administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:

  1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembang­an manajemen sekolah,
  2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
  3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
  4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan

2.3.        Kondisi Pengawas Sekolah di era Otonomi Daerah  

Pengawas adalah jabatan fungsional yang fungsinya meliputi sebagai mitra guru,sebagai inovator pendidikan, sebagai konselor pendidikan, sebagai motivator guru, dan sebagai kolaborator antar guru, kepala sekolah, serta sebagai asesor, sebagai evalutor serta sebagai konsultan pendidikan pada sekolah yang dibinannya. melihat fungsi pengawas sekolah sangat berperanan dalam meningkatkan prestasi pendidikan , karena pengawas merupakan agen perubahan pada kegiatan sekolah. Walapun fungsi pengawas sangat urgen dan penting dalam penyelenggraan pendidikan, pada era otomi daerah perhatian terhadap pengawas makin berkurang, baik berbentuk finansial maupun dalam bentuk non finansial. Pada zaman sebelum otonomi daerah, pengawas tiap bulan diberi isentip perjalanan, motor Dinas, disegani disekolah, namun pada zaman era otonomi Daerah ini pengawas dibiarkan untuk melakukan kegiatan secara bebas, tanpa kontrol, tanpa pembinaan, dan hasil kerjanya tidak pernah dihargai

Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekolah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (quality assurance) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (qualitity enhancement). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif super struktur organisasi sekolah atau kepala sekolah dan pendekatannya bersifat top down, sementara peningkatan mutu terkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif

 

2.4.        Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan mutu pendidikan  di era Otonomi Daerah   

Dalam kaitannya dengan kepengawasan sekolah maka masalah mutu menjadi masalah yang relevan sekali untuk dibahas. Mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik jasa pendidikan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, yang dalam hal ini adalah peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Masalah mutu pendidikan menjadi hal yang serius karena ternyata pelanggan pendidikan seringkali belum puas dengan layanan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan, hal ini dikarenakan dari segi pelayanan masih di bawah pelayanan minimal, terjadinya inefisiensi pemanfaatan sumber daya, adanya kegiatan yang kontraproduktif yang pada ujungnya mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan supaya sebuah lembaga pendidikan yang dalam hal ini sekolah, dapat melayani pelanggan pendidikan sesuai kriteria yang telah ditentukan sehingga pada akhirnya dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan sekaligus menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pengawasan  merupakan salah satu fungsi terpenting dalam sebuah organisasi kerja–formal sebagaimana halnya sekolah, terutama dalam mangawasi jalannya berbagai program, kegiatan atau upaya yang telah direncanakan supaya dapat mencapai tujuannya atau target yang diharapkan. Dalam konteks sekolah, khususnya pada TK, SD, SMP dan SMA/SMK pengawasan terhadap jalannya KBM / Proses Pembelajaran dan berbagai kegiatan administrasi sekolah dan sebagainya dapat langsung dilakukan oleh Kepala Sekolah (terkait dengan perannya sebagai supervisor di sekolah) atau Pengawas Sekolah dari UPTD Pendidikan di Kecamatan maupun Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Namun sayangnya dalam era reformasi atau khususnya dalam era Otonomi Daerah, para Pengawas Sekolah ini direkrut atau diangkat pada umumnya tidak memperhatikan faktor kompetensinya bahkan persyaratan-persyaratan administrasinya pun yang telah ditetapkan dalam suatu ketentuan (peraturan atau undang-undang) dilanggar atau diabaikan.

Hal itu dapat terjadi, sebab adanya kekuasaan otonomi dari para Penguasa Daerah (Bupati/Wali Kota, termasuk dalam konteks ini para pejabat di bawahnya/Dinas Pendidikan ) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga para pengawas yang diangkat dapat dikatakan sarat dengan KKN guna memenuhi beberapa tujuannya, antara lain seperti untuk mendukung/memperkuat posisi jabatan penguasa karena semakin banyak keluarga/kenalan dekatnya yang memperoleh jabatan-jabatan pada tingkat struktural maupun fungsional, atau untuk balas jasa terhadap para pengawas tersebut karena sebelumnya mereka telah berjasa dalam perjuangan memenangkan (tim sukses) penguasa daerah pada saat pemilukada. Atau kepentingan lainnya, seperti untuk memuluskan kerjasama-kerjasama dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan sekolah.

Padahal peran Pengawas Sekolah dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting, hal ini disebabkan oleh karena tugas dan fungsinya yang antara lain dikemukakan oleh Crow and Crow (1990), sebagai berikut:

1. Menjelaskan tujuan pendidikan.

2. Menelaah kemajuan rencana pengajaran.

3. Menilai kecakapan belajar subyek – didik.

4. Membimbing subyek – didik dalam cara belajar dan kebiasaan belajar yang baik.

5. Memajukan dan memeperbaiki teknik mengajar.

6. Menilai hasil pendidikan.

7. Meneliti dan memperbaiki teknik mengawas.

8. Merangsang, dan mendorong daya cipta mereka yang diawasi.

Sedangkan fungsi pengawasan, adalah untuk (1) penelitian (research), (2) penilaian (evaluation), (3) perbaikan (improvement) – guna dapat mengetahui bagaimana situasi pendidikan/pengajaran pada umumnya dan situasi belajar mengajarnya, dan (4) pembinaan berupa bimbingan ke arah pembinaan diri yang disupervisi atau diawasi.

Dari tugas dan fungsi pengawas ini jelas terlihat, bahwa apabila seorang pengawas sekolah dapat menjalankan semuanya atau paling tidak sebagian besarnya saja, maka dapat dipastikan jalan menuju atau proses untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan dapat lebih cepat dicapai.

Dengan demikian keadaan ini mengharuskan agar perekrutan para calon pengawas sekolah benar-benar harus melihat kemampuan atau kompetensinya yang terkait dengan tugas-tugas atau fungsi pengawas tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Atau dengan kata lain adalah, hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu, yakni proses belajar yang sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan yang dapat terlaksana karena adanya pengawasan yang baik, berkesinambungan dan dilakukan oleh mereka (pengawas) yang berkompeten.

Pengawas yang berkompeten, adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam akan hal atau obyek yang diawasi, kepribadian yang baik, kualifikasi pendidikan yang sesuai dan rasa tanggungjawab yang penuh akan jabatanya itu.

Melihat peran atau tugas dan fungsi serta dampaknya, maka sudah barang tentu perekrutan atau pengangkatan seorang pengawas sekolah harus benar-benar mengutamakan kompetensi sebagaimana maksud uraian di atas kemudian baru aspek administratif yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku mengenai pengawas sekolah, seperti masa kerja, pangkat/golongan, dan lain-lain. Bukan kepentingan politis, hubungan keluarga atau tujuan-tujuan pribadi lainnya dari Pejabat atau Penguasa Daerah. Sehingga kalau praktek-praktek semacam ini dibiarkan maka akan terus menghambat upaya pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
  2. Ada 2 Peraturan Menteri yang berbeda tentang batas usia untuk dapat diangkat menjadi Pengawas  Sekolah pada Permendiknas no 12 tahun 2007 Berusia setinggi-tingginya 50 tahun , sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan berarti usia lebih dari 50 tahun  tidak dapat diangakat menjadi Pengawas Sekolah sedang pada Permenpan no 21 tahun 2010  pasal 31 ayat 1 e. untuk  diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.berarti usia 51 sd usia 55 dapat diangkat menjadi Pengawas Sekolah.
  3. Perbedaan yang lain  tentang ijazah : Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, dalam lampiran dinyatakan bahwa kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dan kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikan minimum S2, sedang pada Permenpan no 21 tahun 2010  untuk  diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV bidang Pendidikan dengan demikian guru yang berijazah S1 dapat  menjadi Pengawas Sekolah SMP SMA maupun SMK
  4. Tupoksi dan peran pengawas sekolah sudah cukup lengkap dimuat/diatur dalam UU, PP, Permendiknas Permenpan dan panduan/pedoman Ditjen PMPTK, tetapi Pemkab dan DPRD serta para politisi di daerah tidak mengindahkan bahkan tidak menghiraukan segala peraturan dari pemerintah pusat, semapan bagaimanapun profesionalisme dan kompetensi pengawas sekolah, kalau sikap dan perilaku pejabat pemkab dan politisi di daerah tidak berubah untuk menerapkan aturan pemerintah pusat secara konsisten maka mutu pendidikan yang diharapkan hanya akan menjadi angan-angan/hayalan belaka. melalui Kemendikas atau pemerintah pusat bisa mangambil peran yg maksimal semoga semua peraturan yg ada dapat belaku secara efektif. Permendiknas tentang delapan standar nasioanal pendidikan hanya berupa slogan pemerintah pusat, tidak ada sanksi bagi pejabat di daerah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

4.2       Saran.

  1. Sebaiknya jangan ada 2 peraturan menteri yang membingungkan Permendiknas no 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah dan  Permenpan no 21 tahun 2010  tentang Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya tentang batas usia dan Ijazah Pengawas Sekolah sehingga penguasa/ pimpinan daerah atau dinas pendidikan  dapat mengambil kebijakan yang tepat
  2. Sebaiknya para penguasa/ pimpinan daerah atau dinas pendidikan  yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat para Pengawas Sekolah benar-benar mau mewujudkan cita-cita nasional untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan kita dengan mengangkat Pengawas Sekolah yang berkompeten sesuai tugas dan fungsinya serta yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku (persyaratan administrasi) dan ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang mendukung upaya ini (kualitas dan jumlah tenaga pendidik (guru) yang sesuai kebutuhan, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai) dengan mengabaikan semua kepentingan subyektif tersebut di atas, maka paling tidak satu sampai tiga dekade ke depan mutu pendidikan yang diharapkan oleh kita semua dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Kepmendikbud RI Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

Prof M Furqon Hidayatullah dalam kuliah Wawasan Makro Pendidikan  S3 Ilmu Pendidikan hari jum,at tanggal 4 Nopember 2011 di FKIP UNS

Sahertian & Alaida. (84-110). Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Insevice Education. Jakarta: Rineka Cipta

Sistem Pendidikan Nasional ( UU RI No 20 Tahun 2003 ) beserta peraturan pelaksanaanya”. 2003. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Toto Raharja.. 1996. Membangun Kesadaran kritis  Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi

dibawah ini ada Permendikbud no 12 tahun 2007 dan Permenpan dan RB no 21 tahun 2010 tentang Standar Pengawas yang dapat diunduh :

1. Permendiknas 12 2007-tentang Standar Pengawas

2 PermenPan RB 21 tahun 2010 tentang Pengawas

===============================================================

POWER POINT

PENGAWAS SEKOLAH DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

===============================================================

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s